Seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas 2025 dapat dilihat dalam tautan berikut:

Dari 176 RUU dalam daftar di atas, terdapat beberapa RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas atau yang direncanakan didahulukan pembentukan dari RUU tersebut. Daftar RUU Prolegnas Prioritas sebagai berikut:

Usulan Pemerintah

• RUU tentang Hukum Acara Perdata (carry over)

• RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

• RUU tentang Desain Industri

• RUU tentang Hukum Perdata Internasional

• RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (carry over)

• RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

• RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

• RUU tentang Daerah Kepulauan (diusulkan DPD)

Usulan Baleg (Badan Legislasi) DPR

• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)

• RUU tentang Komoditas Strategis

• RUU Pertekstilan

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

• RUU tentang PPRT

• RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern

• RUU tentang BPIP

• RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

• 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Carry over)

• RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

• 2017 tentang Pemilihan Umum

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

• RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Usulan Komisi-Komisi DPR

• RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I)

• RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)

• RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)

• RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)

• RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII carry over)

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)

• RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)

• RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)

• RUU tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)

• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

Usulan Perseorangan

• RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD)

• RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (diusulkan Melly Goeslaw, F-Gerindra)

• RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

• (DPR anggota dan DPD)

• RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD)

Peristiwa Insidental

Selain kampanye yang direncanakan kami juga berniat menunjukan sikap kami pada peristiwa-peristiwa yang kami anggap perlu disikapi dengan segera.